Apa yang menjadi dasar klaim kemenangan Jokowi?

 

Diane Zhang

 

Beberapa jam setelah TPS-TPS di hari Pemilu Presiden ditutup Rabu (9/7) lalu, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto mengklaim diri sebagai pemenang. Dengan demikian, tetap ada keraguan tentang siapa yang akan ditetapkan sebagai presiden ketujuh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan menetapkan pemenang pada tanggal 22 Juli.

 

Bagaimana bisa kedua belah pihak yakin menjadi pemenang? Dan yang lebih penting, mengingat hasil resmi baru akan diumumkan sekitar dua minggu lagi, apa yang menjadi dasar deklarasi kemenangan masing-masing pihak?

 

Klaim kemenangan kedua calon didasari pada hasil yang disebut “hitung cepat” (quick count), yang dilakukan pada hari pemungutan suara. Quick count adalah penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu, yang dipilih sebagai sampel representatif, yang diharapkan dapat mencerminkan hasil keseluruhan. Jika dilakukan dengan baik, sebuah quick count dapat dengan sangat cermat mengukur hasil akhir pemilu.

 

Umumnya, quick count memprediksi hasil pemilu dengan plus minus toleransi kesalahan (margin of error ) 1% dengan tingkat kepercayaan (confidence level) 99%. Secara statistik ini berarti bahwa 99 dari 100 peluang ketepatan prediksi hasil pemilu harusnya berada dalam kisaran 1% di atas atau di bawah hasil quick count.

 

Quick count dalam pelaksanaan Pilpres 2014 dimungkinkan karena ke-480 ribu TPS selesai menghitung suara pada hari pemungutan suara. Setelah itu, proses rekapitulasi KPU untuk menetapkan hasil pemilu memakan waktu sekian hari. Karena lamanya proses rekapitulasi, quick count menjadi mekanisme akuntabilitas yang penting untuk menjaga agar hitungan suara tidak dimanipulasi. Pakar pemilu Eric Bjornlund dan Glenn Cowan (Cowan adalah pencipta quick count pada tahun 1980an) menyebutkan quick count sebagai ‘satu-satunya mekanisme verifikasi hitungan suara yang definitif’.

 

Karena berhasil memprediksi hasil pemilu secara akurat, quick count telah digunakan pada Pemilu Presiden tahun 2004, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2009 dan 2014, serta pada sejumlah Pemilukada di antara ratusan pemilihan bupati/walikota dan gubernur di seluruh Indonesia.

 

Tabel 1: Perbandingan hasil quick count dan KPU pada pemilu presiden 

 

Sumber: NDI

 

Tabel 2: Perbandingan hasil quick count dan KPU pada pemilu presiden 2009

  Sumber: Viva News

 

Jumlah lembaga yang melakukan quick count bertambah seiring dengan waktu. Tahun ini, 12 hasil quick count diterbitkan di halaman pertama harian Kompas pada tanggal 10 Juli, sehari setelah pemungutan suara dilakukan.

 

Tujuh di antara ke-12 quick count ini menunjukkan Joko Widodo sebagai pemenang dengan selisih suara berkisar antara 4% sampai dengan 6,88%, dengan toleransi kesalahan ±1% (toleransi kesalahan SMRC adalah ±0.68%, karena menggunakan sampel yang lebih besar). Hasil quick count yang lain, yang dilakukan oleh Populi Center, juga menunjukkan kemenangan bagi Jokowi, namun selisih suara sedikit di bawah 1,9%, di bawah toleransi kesalahan quick count yang ±1%.

 

Tabel 3: Quick count yang menunjukkan kemenangan Jokowi

 

Sumber: Kompas angka dibulatkan sampai ketelitian dua titik desimal

Empat quick count yang lain menunjukkan kemenangan bagi Prabowo. Dua di antaranya menunjukkan Prabowo unggul dengan selisih suara 0.2% dan 1%, kurang dari toleransi kesalahan masing-masing (meskipun LSN tidak melaporkan toleransi kesalahan). Dua quick count yang lain, dilakukan oleh Puskpatis dan IRC, menunjukkan kemenangan bagi Prabowo dengan selisih suara 2,2% dan  4%.

 

Tabel 4: Quick count yang menunjukkan kemenangan Prabowo

Sumber: Kompas, dibulatkan sampai ketelitian dua titik desimal

 

Hasil quick count yang mana yang dapat kita percaya? Kredibilitas lembaga yang melakukan quick count sangat penting, karena quick count dengan mudah dapat dimanipulasi. Dalam hal ini, metodologi pengambilan sampel adalah kunci.

 

Sebuah quick count dapat dengan akurat memprediksi hasil akhir jika sampel TPS yang dipilih dapat mewakili pola distribusi suara di seluruh Indonesia. Sebaliknya, sebuah lembaga dengan mudah dapat menaikkan suara salah satu calon jika sampel dibuat bias dengan memilih lebih banyak TPS di daerah-daerah basis dukungan terhadap calon tersebut.

 

Semua lembaga yang paling kredibel menyebutkan Jokowi sebagai pemenang, dengan selisih suara yang hampir sama. Baik SMRC, Indikator maupun CSIS memiliki rekam jejak yang baik dan panjang dalam hal akurasi dan integritas quick count dan survei opini publik. Di luar tiga lembaga ini, Kompas secara de fakto adalah media cetak yang memiliki reputasi dan kredibilitas  paling tinggi di Indonesia. Hasil quick count seluruh lembaga ini memprediksi hasil pemilu legislatif 2014 secara akurat sengan selisih di bawah 0.5% dari hasil akhir KPU.

 

Tabel 5: Perbandingan hasil quick count dan KPU pada pemilu legislatif 2014

Catatan: Sejumlah angka diambil dari situs web masing-masing lembaga survai yang menyiapkan data. Angka lain diambil dari reportase yang tersedia bagi publik dan diterbitkan sebelum munculnya kontroversi klaim kemenangan Pilpres 2014

 

Sebaliknya, kredibilitas lembaga yang menunjukkan kemenangan Prabowo telah dipertanyakan. Ahli ilmu politik di Universitas Nasional Australia, Ed Aspinall dan Marcus Mietzner secara meyakinkan memberikan contoh kasus-kasus ketika keempat lembaga ini menerbitkan hasil survei yang tidak akurat yang menguntungkan bagi Prabowo atau partainya Gerindra (link is external). Salah satu lembaga ini pernah terlibat kontroversi manipulasi quick count.

 

Pendukung Prabowo juga mempertanyakan kredibilitas quick count yang menunjukkan kemenangan Jokowi, karena menurutnya lembaga-lembaga ini berpihak pada Jokowi. Di lembaga thinktank CSIS, direktur eksekutif-nya Rizal Sukma adalah penasehat bagi tim kampanye Jokowi. Kepala lembaga SMRC, Saiful Mujani, secara terbuka mengritik Prabowo di Twitter. Kepala lembaga Indikator, Burhanuddin Muhtadi, me-retweet bahan yang mendukung Jokowi. Namun apapun keberpihakan politik mereka secara pribadi , belum pernah ada bukti bahwa lembaga-lembaga survei mereka memanipulasi hasil quick count atau survei opini publik.

 

Yang menyebabkan lembaga-lembaga ini disoroti pada pilpres kali ini adalah karena tidak ada di antaranya yang menerbitkan survei pada minggu-minggu menjelang pemilu presiden (link is external). (SMRC menerbitkan hasil beberapa survei sehari sebelum hari pemungutan suara.) Aaron Connelly dari Lowy Institute berspekulasi bahwa CSIS, SMRC dan Indikator mungkin menahan pengumuman hasil survei-survei mereka karena prihatin dapat merugikan kampanye Jokowi jika diterbitkan.

 

Namun pukulan fatal bagi Prabowo adalah quick count yang dilakukan oleh  badan milik negara Radio Republik Indonesia bersama Kantor Berita Antara, yang menunjukkan kemenangan bagi Jokowi dengan selisih suara 5.42%, sejalan dengan hasil quick count yang dilakukan lembaga terpercaya lainnya. Para pengritik yang melontarkan tuduhan CSIS, Indikator, SMRC, dan lembaga lain mendukung Jokowi tidak dapat melontarkan tuduhan yang sama terhadap RRI-Antara.

 

Selain hasil quick count, kubu Prabowo juga mengumumkan apa yang disebutkannya sebagai “real count”, yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu anggota koalisi pendukung Prabowo. Tidak mengherankan jika “real count” ini mendukung sebuah kemenangan bagi Prabowo. Hitungan ini diklaim menghitung 83 juta suara (link is external) yang katanya bersumber dari 270,000 TPS di seluruh Indonesia, sehingga sampelnya jauh lebih besar daripada sampel quick count. Kebanyakan quick count menghitung hasil dari 2.000 TPS.

 

Penambahan jumlah TPS hanya dapat meningkatkan keakuratan sebuah hitungan jika TPS tersebut dipilih berdasarkan metodologi statistik agar merupakan sampel yang representatif terhadap populasi secara keseluruhan. Justru langkah ini yang diambil oleh SMRC, yang menaikkan sampelnya menjadi 4.000 TPS, sehingga toleransi kesalahan berkurang dari 1% menjadi 0.68%.

 

Tidak ada bukti bahwa PKS seteliti itu dalam memilih sampel. Bahkan, pada saat pemilu legislatif pada bulan April, PKS mengumumkan hasil “real count” mereka yang menunjukkan bahwa partainya meraih 9.44% (link is external) dari jumlah suara, jauh di atas perolehan suara PKS yang sebenarnya sebanyak 6.8%. Dengan demikian, hasil “real count” mereka tertinggal jauh dalam hal keakuratan dibandingkan dengan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terpercaya, yang hanya berkisar kurang dari 0.2% dari hasil akhir PKS.

 

Keakuratan quick count yang menjadi landasan deklarasi kemenangan sebelum hasil resmi keluar, bukanlah pertama kalinya terjadi di Indonesia. Pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2012, Fauzi Bowo mengakui kekalahannya berdasarkan selisih suara 7 % dalam hasil quick count (link is external).

 

Namun Presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono bersikap lebih hati-hati. Pada tahun 2009, ketika quick count menunjukkan bahwa Yudhoyono meraih lebih dari 60% suara, dia berkomentar “Meskipun lembaga quick count menunjukkan keberhasilan kami, tapi tetap kami menunggu hasil KPU (link is external).”

 

Pengritik Jokowi mungkin akan berargumentasi bahwa deklarasi kemenangannya terlalu dini, dan mungkin demikian halnya. Namun, tuduhan terhadap Prabowo jauh lebih berat. Banyak pihak beranggapan kubu Prabowo merekayasa quick count agar menguntungkan dirinya supaya kubu Prabowo dapat mempertanyakan validitas hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga yang terpercaya. Langkah seperti itu akan konsisten dengan kampanye hitam yang dilancarkan kubunya sepanjang masa kampanye.

 

Apa arti dari ini semua? Pertama, bobot dari quick count yang terpercaya, yang mendukung kemenangan Jokowi. Satu quick count bisa saja salah, namun sejumlah quick count yang dilakukan lembaga yang kredibel, yang dilakukan secara independen dengan hasil yang mirip, merupakan bukti yang sangat meyakinkan atas hasil akhir pemilu presiden.

 

Kedua, keunggulan Jokowi tidaklah kecil. Dari segi jumlah, selisih suara 4-5% setara dengan jutaan suara. Selisih suara ini juga jauh di atas toleransi kesalahan seluruh quick count yang terpercaya.

 

Ketiga, terlepas siapa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU pada tanggal 22 Juli, pihak yang lain akan membawa hasilnya ke Mahkamah Konstitusi. Jika hasil resmi adalah kemenangan Jokowi dengan selisih suara yang mirip dengan quick count yang terpercaya, maka MK dapat dengan lebih mudah menetapkan hasil resmi yang didukung oleh hasil quick count yang terpercaya.

 

Skenario terburuk bagi Indonesia adalah jika hasil resmi yang diumumkan pada tanggal 22 Juli adalah kemenangan Jokowi namun dengan selisih suara yang jauh lebih kecil, atau bahkan sebuah hasil yang berbeda dengan hasil quick count-quick count yang kredibel yang memenangkan Jokowi. Pada skenario pertama, boleh jadi Prabowo dan pendukungnya takkan menerima putusan MK jika tetap memenangkan Jokowi. Pada skenario kedua, pendukung Jokowi bukannya tanpa dasar bila akan mempertanyakan keabsahan proses rekapitulasi, integritas hasil pemilu dan bahkan mungkin akan mengklaim bahwa Prabowo “mencuri” (link is external) suara di pemilu presiden.

 

Jika salah satu dari dua skenario ini terjadi, Indonesia menghadapi ujian yang sungguh berat.

 

*Diane Zhang adalah ekonom yang bertempat tinggal di Sydney, yang memfokuskan diri pada masalah pengelolaan keuangan publik di Indonesia.